Pemprov dan Pemkot Perkuat Sinergi, Penanganan Banjir Palembang Masuk Tahap Eksekusi

PALEMBANG – Penanganan banjir yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di Kota Palembang kini memasuki tahap yang lebih konkret. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kota Palembang sepakat memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penyelesaian berbagai titik rawan genangan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (4/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Wakil Wali Kota Prima Salam, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah penting karena pembahasan yang dilakukan tidak hanya sebatas identifikasi masalah, tetapi langsung mengarah pada langkah penyelesaian yang dapat segera dijalankan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul langsung dipetakan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

“Yang dibahas bukan sekadar konsep. Setiap persoalan langsung ditentukan siapa yang menangani dan bagaimana langkah tindak lanjutnya di lapangan,” ujarnya.

Ratu Dewa menjelaskan bahwa persoalan banjir tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga instansi vertikal agar seluruh hambatan dapat ditangani secara menyeluruh.

Selain membahas genangan air, rapat juga menyinggung sejumlah persoalan infrastruktur pendukung, mulai dari kondisi jalan hingga penataan fasilitas publik yang menjadi bagian dari wajah Kota Palembang.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, pemerintah juga membentuk satuan tugas terpadu yang melibatkan unsur Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang. Satgas tersebut akan bekerja berdasarkan pembagian tugas yang telah ditetapkan secara rinci, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Pembagian tugas sudah jelas. Masing-masing pihak mengetahui tanggung jawabnya sehingga pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan terukur,” kata Ratu Dewa.

Salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah pemberian akses koordinasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Palembang dalam berkomunikasi dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Kebijakan ini dinilai akan mempercepat proses penanganan berbagai persoalan yang selama ini sering terkendala prosedur birokrasi yang panjang.

Menurut Ratu Dewa, percepatan koordinasi sangat diperlukan terutama untuk penanganan infrastruktur pengendali banjir yang melibatkan kewenangan lintas lembaga.

“Jika ada persoalan yang membutuhkan dukungan provinsi atau instansi lain, sekarang koordinasinya bisa dilakukan lebih cepat sehingga tindak lanjut di lapangan tidak tertunda,” jelasnya.

Ia mencontohkan pengoperasian pompa air dan sejumlah fasilitas pengendali banjir yang sebelumnya kerap membutuhkan proses koordinasi berlapis. Dengan pola kerja baru yang lebih terintegrasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diminimalkan.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan, penanganan banjir di Palembang diharapkan berjalan lebih efektif. Pemerintah optimistis berbagai langkah yang telah disepakati dapat mempercepat pengurangan titik genangan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

“Sekarang semua pihak berada dalam satu langkah dan tujuan yang sama, yaitu mempercepat penanganan banjir agar masyarakat bisa merasakan hasilnya secara nyata,” tutup Ratu Dewa.