Menko Polkam Pimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Sumsel, Herman Deru Tegaskan Komitmen Penguatan Pencegahan

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Sumsel serta reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar di halaman Griya Agung, Palembang, Rabu (6/5/2026) pagi, dan menjadi momentum penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau tahun ini.

Apel ditandai dengan pemeriksaan kesiapan personel dan peralatan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan Karhutla, serta simulasi penanganan kebakaran secara terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait.

Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tahun ini memiliki pendekatan yang lebih kuat melalui pengaktifan kembali Desk Karhutla Nasional 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh unsur pendukung dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan pascakebakaran.

Ia menekankan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap isu Karhutla, sehingga seluruh capaian pengendalian yang telah diraih sebelumnya harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid dalam penanganan Karhutla,” ujar Djamari.

Ia juga mengingatkan bahwa Sumatera Selatan merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang cukup tinggi akibat karakteristik lahan gambut, area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas Karhutla secara nasional pada 2024 mencapai sekitar 376.805 hektare, kemudian menurun menjadi 359.619 hektare pada 2025. Sementara di Sumatera Selatan, luas Karhutla tercatat turun signifikan dari sekitar 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare pada 2025. Hingga periode 1 Januari–30 April 2026, luas Karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.

“Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” tegasnya.

Menko Polkam juga menyoroti potensi musim kemarau berdasarkan data BMKG yang diperkirakan mulai berlangsung pada April hingga Juni 2026, dengan puncak awal kemarau di Sumatera Selatan terjadi pada Mei.

Ia meminta seluruh kepala daerah, Forkopimda, serta jajaran terkait untuk menjadikan penanganan Karhutla sebagai prioritas utama, terutama di 12 kabupaten/kota rawan yang telah dipetakan BPBD Sumsel.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus mencakup penguatan posko siaga, kesiapan personel dan peralatan, pemetaan sumber air, pembukaan akses mobilisasi, serta sistem komando lapangan yang efektif.

Selain itu, integrasi data dan informasi juga menjadi perhatian penting agar setiap titik panas dapat segera diverifikasi dan ditangani tanpa hambatan birokrasi maupun ego sektoral.

“Tidak boleh ada keterlambatan. Setiap kejadian harus segera dilaporkan dan ditangani secara cepat dan terpadu,” ujarnya.

Ia juga menegaskan peran dunia usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan agar ikut bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.

“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polkam juga menyebut bahwa Sumatera Selatan diharapkan menjadi salah satu barometer pengendalian Karhutla di kawasan Sumatera bagian selatan, mengingat dampaknya yang luas, tidak hanya pada lingkungan tetapi juga kesehatan, transportasi, ekonomi, hingga kualitas udara.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Karhutla.

Sementara itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Menteri Lingkungan Hidup RI Moh. Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, serta Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Sebagai bentuk dukungan konkret, juga diserahkan bantuan awal penanggulangan Karhutla senilai Rp2,8 miliar yang terdiri dari kendaraan operasional, mesin pompa pemadam, alat pelindung diri, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

Kegiatan ditutup dengan simulasi pemadaman Karhutla secara terintegrasi yang melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk kesiapan menghadapi musim kemarau 2026.