IPA Convex 2026, Menteri ESDM Dorong Reformasi Hulu Migas dan Libatkan Pengusaha Daerah

JAKARTA, SS.CO.ID -- Pemerintah terus memperkuat sektor hulu minyak dan gas bumi sebagai salah satu fondasi utama ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, hingga pengusaha daerah dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan industri migas nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).

Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan pemerintah akan menerapkan kebijakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha di sektor hulu migas.

"Baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun pengusaha daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional," ujarnya. 

Ia menilai kontribusi KKKS selama ini sangat besar terhadap sektor energi nasional sehingga pemerintah harus memastikan seluruh pihak mendapatkan perlakuan yang setara dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, Bahlil meminta SKK Migas untuk mempercepat proses perizinan dan terus melakukan reformasi regulasi agar investasi migas berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pemerintah terbuka menerima masukan apabila masih ditemukan hambatan birokrasi yang memperlambat proses usaha di lapangan," terangnya. 

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyoroti pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek-proyek migas di daerah. 

Ia berharap pelaku usaha daerah dapat diberi ruang lebih besar untuk menjadi kontraktor di wilayahnya sendiri, selama mampu bekerja secara profesional.

Tak hanya itu, Bahlil turut mengingatkan KKKS agar segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Arahan tersebut disebut sebagai bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar daerah memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.

"Pemerintah juga memberikan kepastian terkait kebijakan ekspor gas. Bahlil memastikan tidak akan ada pemotongan kuota ekspor gas sepanjang tahun 2026, termasuk terhadap kontrak ekspor yang telah disepakati sebelumnya," pungkasnya. 

Pada ajang IPA Convex 2026, pemerintah turut menyaksikan penandatanganan delapan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) Migas hasil lelang tahun 2025, meliputi WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.

Selain itu, pemerintah mengungkap adanya 118 area potensial blok migas baru yang terdiri dari 25 area telah ditandatangani, 43 area dalam tahap studi bersama, serta 50 area lainnya yang berpotensi untuk ditawarkan dan dilakukan akuisisi data lanjutan.