Polres Prabumulih Raih Penghargaan Pelayanan Publik Prima Dari Kapolri

 

PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., memimpin penyerahan Piagam Penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Penghargaan Kategori Pelayanan Publik Prima Tahun 2025 kepada 11 satuan kerja dan satuan wilayah di lingkungan Polda Sumsel. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel The Zuri Palembang, Rabu (5/8/2026), dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Inovasi Pelayanan Publik sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolda Sumsel didampingi Karo Lemtala Stamarena Polri Brigjen Pol. Dra. A.A. Sagung Dian Kartini. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.H., S.I.K., para Pejabat Utama Polda Sumsel, serta seluruh Kapolres dan Kapolrestabes jajaran Polda Sumsel.

Pada kesempatan itu, empat satuan menerima penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, yakni Satbrimob Polda Sumsel, Biddokkes Polda Sumsel, Polres Musi Rawas, dan Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara itu, penghargaan Kategori Pelayanan Publik Prima diberikan kepada tujuh satuan wilayah, yaitu Polrestabes Palembang, Polres Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Ilir, Polres Prabumulih, Polres Muara Enim, Polres Lahat, dan Polres Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam arahannya, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh satuan yang berhasil meraih penghargaan. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

"Predikat dan piagam ini bukanlah garis finis, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan," tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Kapolda menekankan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi maupun raihan penghargaan. Lebih dari itu, implementasinya harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang mudah diakses, transparan, cepat, humanis, serta bebas dari praktik percaloan maupun pungutan liar.

Berdasarkan data Polda Sumsel, hingga saat ini sebanyak enam satuan kerja dan 13 satuan wilayah telah berhasil meraih predikat Zona Integritas sehingga secara keseluruhan terdapat 17 satuan berpredikat WBK. Selain itu, dua satuan telah mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yakni Ro SDM Polda Sumsel sejak tahun 2023 dan Polres Banyuasin sejak tahun 2021. Sebanyak 13 satuan wilayah lainnya juga telah memperoleh penghargaan Kategori Pelayanan Publik Prima.

Kapolda juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pengaduan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya ruang komunikasi publik, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat, profesional, dan penuh empati tanpa harus menunggu suatu persoalan menjadi viral di media sosial.

"Pengaduan masyarakat harus direspons dengan cepat dan penuh empati. Jadikan ruang pelayanan sebagai etalase Polri yang ramah, humanis, serta bebas dari praktik calo maupun pungli," tegasnya.

Menurut Kapolda, kritik dan masukan dari masyarakat maupun media harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas organisasi. Karena itu, seluruh jajaran Polda Sumsel diminta tidak bersikap antikritik, melainkan menjadikan masyarakat dan media sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan pelayanan kepolisian yang semakin profesional dan dipercaya publik.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik bertema "Inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat dan Berkelanjutan". Materi disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Sriwijaya, Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP., kemudian dilanjutkan dengan pendalaman teknis oleh Bagian Reformasi Birokrasi Polri Ro Rena Polda Sumsel.

Melalui kegiatan tersebut, satuan yang telah memperoleh predikat WBK maupun Pelayanan Publik Prima diharapkan mampu menjadi role model bagi satuan lainnya. Inovasi yang dikembangkan juga diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan penilaian, tetapi benar-benar sederhana, mudah diakses, terukur, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sejatinya diukur dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

"Ukuran keberhasilannya bukan hanya piagam, tetapi bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, prosedurnya mudah, informasinya transparan, dan petugasnya melayani dengan sikap yang humanis. Inovasi juga harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan sinergi seluruh fungsi dan satuan kerja. Oleh karena itu, semangat membangun super team harus menjadi budaya kerja agar setiap inovasi dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak berhenti hanya pada saat proses penilaian.

Melalui penyerahan penghargaan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Predikat WBK, WBBM, maupun Pelayanan Publik Prima diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang bersih, responsif, profesional, mudah diakses, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Kapolres Prabumulih AKBP Gunarto, S.I.K., M.H., M.Tr.Mil. menympaikan ucapan syukurnya atas penghargaan yang di dapat, menurutnya ini berkat kerja keras semua personel Polres Prabumulih dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Prabumulih, ini juga menjadi pemacu kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.