Komisi V DPRD Sumsel: Belum Ada Laporan PHK Massal, Dunia Usaha Diminta Utamakan Perlindungan Pekerja

PALEMBANG – Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan memastikan hingga pertengahan tahun 2026 belum menerima laporan mengenai terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan iklim ketenagakerjaan di Sumsel masih relatif stabil dibandingkan sejumlah daerah lain yang terdampak perlambatan ekonomi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, H. David Hadrianto Al Jufri, mengatakan gelombang PHK yang terjadi di berbagai daerah saat ini lebih banyak menimpa kawasan yang memiliki konsentrasi industri manufaktur berskala besar, khususnya di Pulau Jawa.

"Memang ada perusahaan di beberapa daerah yang melakukan PHK dalam beberapa waktu terakhir. Namun, hingga saat ini kami belum menerima laporan adanya PHK massal di Sumatera Selatan. Kasus terbesar justru terjadi di wilayah dengan industri manufaktur yang jauh lebih dominan, seperti Jawa Barat," ujarnya, Minggu (26/7/2026).

Menurut David, perlambatan ekonomi global masih memberikan tekanan terhadap dunia usaha. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku juga menyebabkan biaya produksi meningkat dan memengaruhi kondisi keuangan sejumlah perusahaan.

Ia menjelaskan, sektor padat karya seperti industri tekstil, elektronik, dan otomotif menjadi yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut sehingga berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka PHK di tingkat nasional.

Sementara itu, struktur perekonomian Sumatera Selatan yang lebih ditopang sektor pertambangan, perkebunan, energi, dan pertanian membuat dampak perlambatan industri manufaktur tidak terlalu signifikan.

"Di Sumatera Selatan memang terdapat industri manufaktur, tetapi skalanya tidak sebesar daerah-daerah industri di Pulau Jawa. Karena itu, kondisi ketenagakerjaan di daerah ini masih relatif kondusif," katanya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi V DPRD Sumsel terus melakukan pemantauan ke sejumlah perusahaan di berbagai sektor usaha. Dari hasil kunjungan tersebut, beberapa perusahaan mengakui adanya peningkatan biaya operasional akibat naiknya harga bahan baku.

Meski demikian, perusahaan-perusahaan tersebut disebut masih berupaya menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengambil langkah pengurangan tenaga kerja sebagai solusi utama.

David mengapresiasi komitmen pelaku usaha yang tetap berusaha mempertahankan karyawan di tengah tantangan ekonomi. Menurutnya, hubungan industrial yang harmonis harus terus dijaga agar dunia usaha tetap tumbuh tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.

"Kami berharap perusahaan dapat mengedepankan berbagai alternatif sebelum mengambil kebijakan PHK. Keberlangsungan usaha memang penting, tetapi perlindungan terhadap tenaga kerja juga harus menjadi prioritas bersama," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi V DPRD Sumsel memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan di daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah serta pelaku usaha untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi, sehingga stabilitas dunia kerja di Sumatera Selatan tetap terjaga.