Dukung Ketahanan Pangan Daerah, Komisi II DPRD Sumsel Monitoring RPH PT Bina Hilir Utama Niaga

PALEMBANG – Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Rumah Potong Hewan (RPH) PT Bina Hilir Utama Niaga, Jumat (17/7/2026), sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap sektor peternakan dan ketahanan pangan di Sumatera Selatan.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pemotongan hewan, pengawasan kesehatan ternak, hingga distribusi daging kepada masyarakat berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil peninjauan lapangan akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi II meninjau secara langsung fasilitas operasional RPH, mulai dari area penerimaan ternak, proses pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga mekanisme distribusi daging kepada konsumen.

Perwakilan Komisi II DPRD Sumsel menegaskan bahwa keberadaan rumah potong hewan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya pasokan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan seluruh proses yang dilakukan di rumah potong hewan telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Di sisi lain, distribusi daging juga harus berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," ujarnya saat melakukan peninjauan.

Menurutnya, pengawasan terhadap rumah potong hewan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit hewan dan penerapan standar sanitasi yang baik.

Komisi II juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, terutama dalam menjaga kualitas produk peternakan yang beredar di pasaran.

Hasil kunjungan ini, lanjutnya, akan menjadi bahan kajian dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran pada sektor peternakan, kesehatan hewan, dan ketahanan pangan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami berharap anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata, baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan maupun menjamin ketersediaan pangan yang aman bagi masyarakat Sumatera Selatan," katanya.

Sementara itu, manajemen PT Bina Hilir Utama Niaga menyambut baik kunjungan Komisi II DPRD Sumsel dan memaparkan berbagai aspek operasional perusahaan, mulai dari kapasitas pemotongan hewan, sistem distribusi, hingga prosedur pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah pemotongan.

Pihak perusahaan juga menjelaskan bahwa setiap tahapan operasional dilaksanakan dengan mengacu pada standar kesehatan hewan dan keamanan pangan guna memastikan produk daging yang dipasarkan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Sumsel berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat sehingga sistem pengawasan kesehatan hewan, kualitas produk peternakan, serta distribusi pangan di Sumatera Selatan semakin optimal dan mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.