Sensus Ekonomi 2026 Resmi Diluncurkan, Sumsel Perkuat Sinergi hingga Tingkat Desa

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mempersiapkan langkah besar untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran pemerintah daerah agar sensus mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat menjadi dasar pembangunan ke depan.

Komitmen tersebut disampaikan saat Launching Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Camat se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, kepala organisasi perangkat daerah, serta ratusan camat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumsel.

Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa pembangunan yang tepat sasaran harus diawali dengan data yang benar. Karena itu, pelaksanaan sensus ekonomi tidak boleh dianggap sebagai kegiatan rutin semata, melainkan sebagai fondasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Menurutnya, kondisi dan tantangan pembangunan saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Oleh sebab itu, seluruh jajaran pemerintah harus memiliki pemahaman dan tujuan yang sama dalam mengawal pelaksanaan sensus.

"Kita ingin setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat. Untuk itu, data yang diperoleh melalui sensus harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Herman Deru.

Ia menilai para camat memiliki posisi yang sangat penting dalam menyukseskan program tersebut. Selain sebagai koordinator pemerintahan di tingkat kecamatan, camat juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Karena itu, Herman Deru meminta para camat segera membangun koordinasi dengan kepala desa dan lurah agar pelaksanaan sensus berjalan lancar serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi acuan utama dalam merumuskan berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.

"Data ini harus menjadi pedoman bersama. Jangan sampai kebijakan dibuat berdasarkan perkiraan atau asumsi. Semua harus berbasis data yang jelas dan terukur," katanya.

Herman Deru juga mengajak masyarakat untuk terbuka dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Ia menegaskan bahwa kualitas data sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk Tim Terpadu Sensus Ekonomi yang akan mengoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan sensus di Sumsel.

Menurutnya, tim tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan seluruh proses berjalan efektif hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Dengan adanya tim terpadu, koordinasi akan lebih mudah dan setiap daerah memiliki peran yang jelas dalam mendukung pelaksanaan sensus," ujarnya.

Edward menjelaskan, terdapat 241 camat yang akan mengoordinasikan pelaksanaan sensus di 3.259 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Karena itu, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut.

Di sisi lain, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik, Moh. Edy Mahmud, memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Ia menyebut pembentukan Tim Terpadu Sensus Ekonomi sebagai terobosan yang belum banyak dilakukan daerah lain dan berpotensi menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Menurut Edy, dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan sensus ekonomi karena data yang dihasilkan nantinya akan menjadi milik bersama dan digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

"Sensus ekonomi bukan hanya tugas BPS, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Semakin baik data yang dihasilkan, semakin tepat pula arah pembangunan yang dapat dirancang," katanya.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap tersedianya gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.