Lahat Jadi Pilot Project Nasional, Menaker Yassierli Siap Kebut Kualitas SDM Bumi Seganti Setungguan

LAHAT, SS - Pemkab Lahat menggelar acara malam ramah tamah bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D, bertempat di Rumah Dinas Bupati Lahat pada Minggu malam (08/02/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya sinkronisasi program pusat dan daerah dalam mengatasi isu ketenagakerjaan di Bumi Seganti Setungguan.

​Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Lahat Ir. Sri Meliyana Bursah. Turut hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Lahat, unsur Forkopimda, pimpinan fraksi dan komisi DPRD, jajaran OPD, hingga para camat di lingkungan Pemkab Lahat.

​​Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lahat, meskipun daerah ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah.

Ia merujuk pada visi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pentingnya pengelolaan mandiri sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.

​"Di Kabupaten Lahat, masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, terutama di sektor pertambangan yang memiliki persyaratan ketat. Padahal kita memiliki potensi minyak, gas, dan emas yang besar, namun belum sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Bursah.

​Bupati berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat memberikan dukungan nyata berupa program pelatihan keterampilan (vocational training) yang spesifik agar putra daerah memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

​Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Ph.D membawa kabar baik bagi masyarakat Lahat. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Lahat diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) pengembangan ketenagakerjaan berbasis kabupaten/kota di Indonesia.

​Beberapa poin penting yang disampaikan Menaker meliputi:
​Fokus pada Komitmen: Pusat akan memprioritaskan daerah yang menunjukkan keseriusan dan komitmen kuat seperti Lahat.
​Peningkatan SDM: Program pelatihan akan dikawal ketat oleh Kemnaker agar hasilnya terlihat nyata dalam 1–2 tahun ke depan.
​Pendampingan Intensif: Pemerintah pusat akan membimbing Pemkab dalam menciptakan ekosistem kerja yang lebih inklusif.

​“Kami akan fokus pada beberapa kabupaten/kota yang siap. Program pelatihan akan kami kawal agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dalam waktu dekat,” tegas Prof. Yassierli. (Fry)