65 Desa di PALI Ikuti Bimtek Ketahanan Pangan, Wakil Bupati Tekankan Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran

PALI, SS.CO.ID -- Sebanyak 65 desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akan mengirimkan total 260 perwakilan ke Kabupaten Muara Enim pada Kamis, 13 November 2025, untuk mengikuti studi tiru program ketahanan pangan. Kegiatan ini didanai melalui Dana Desa sebesar Rp15 juta per desa dan akan didampingi oleh Kodim 0404 Muara Enim.

Pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan tersebut dilaksanakan di Gedung Pesos Kabupaten PALI, Rabu (12/11). Untuk pertama kalinya sejak resmi dimanfaatkan pasca penandatanganan aset pinjam pakai eks-Pertamina di Jakarta, gedung tersebut menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten PALI.

Bimtek ini merupakan hasil inisiasi Dandim 0404 Muara Enim bersama Forum Kepala Desa se-Kabupaten PALI, sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola program ketahanan pangan. Setiap desa mengirimkan empat orang perwakilan, terdiri dari kepala desa, ketua BPD, serta dua perangkat desa.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, yang hadir mewakili Bupati PALI, Asgianto. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda, Dandim 0404 Muara Enim, Kepala Dinas PMD, Sekretaris Dinas PMD, para camat se-Kabupaten PALI, serta perwakilan Polres dan Kejaksaan Negeri PALI. Sebanyak 61 kepala desa bersama ketua BPD tampak antusias mengikuti jalannya acara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan Tuaji menekankan pentingnya optimalisasi Dana Desa untuk mendukung program Nawacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Studi tiru ini menjadi langkah konkret untuk mendukung terwujudnya PALI Maju menuju Indonesia Emas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa, khususnya alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan.

“Jika aturan menetapkan 20 persen untuk ketahanan pangan, maka realisasikanlah 20 persen itu secara penuh. Jangan dikurangi apalagi disalahgunakan. Jangan sampai terulang kasus-kasus lama yang membuat desa tersandung masalah hukum,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta.

Selain itu, Iwan Tuaji menekankan pentingnya membangun kemandirian desa dan menolak mental ketergantungan terhadap pihak luar.

“Saya tidak ingin kepala desa punya mental pengemis terhadap perusahaan. Kalau memang ada kebutuhan untuk kepentingan masyarakat, silakan koordinasi dengan kami, baik dengan bupati maupun wakil bupati. Kita dobrak bersama. Pemkab PALI siap berdiri di depan. Kita tidak punya beban terhadap perusahaan manapun. Pemerintah harus bebas dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.