Wali Kota Prabumulih Hadiri Launching Koperasi Merah Putih

PALEMBANG, SS.CO.ID – Wali Kota Prabumulih, H Arlan, turut menghadiri peluncuran Koperasi Merah Putih yang digelar di Palembang Sport City Center (PSCC), Selasa, 27 Mei 2025.

Acara bertema penguatan ekonomi kerakyatan ini juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Peluncuran ini menjadi langkah besar dalam mempercepat pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan.

Gubernur Sumsel dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dari total 3.258 desa dan kelurahan, sebanyak 2.965 (91%) telah melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdessus), dan 1.822 di antaranya telah resmi membentuk koperasi.

“Ini bukti nyata Sumsel menjadi pelopor gerakan ekonomi rakyat dari desa. Kita pastikan koperasi ini aktif dan bukan sekadar papan nama,” ujar Herman Deru.

Koperasi Merah Putih sendiri digagas sebagai unit usaha multifungsi di tingkat desa, meliputi penyaluran pupuk, pangkalan LPG, warung sembako, layanan BRILink, hingga kerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial.

“Setiap koperasi akan mendapat plafon pinjaman sebesar Rp 3 miliar dengan bunga ringan 3 persen, yang diupayakan menjadi 0 persen. Dana tersebut bukan bantuan hibah, melainkan modal usaha wajib dicicil agar koperasi mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

Menko Zulkifli Hasan dalam sambutannya menyatakan optimisme atas program ini. “Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Program ini bukan sekadar seremonial, tapi gerakan nyata membangun ekonomi desa,” ujarnya.

Kota Prabumulih menjadi salah satu daerah telah menyelesaikan pembentukan koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. “Kami siap mendukung penuh program ini dan mengawal pelaksanaannya agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wako, Cak Arlan.

Peluncuran ini, Sumsel resmi menjadi provinsi pertama di Indonesia yang hampir seluruh wilayahnya memiliki koperasi aktif berbasis desa dan kelurahan. Pemerintah berharap model ini bisa direplikasi di provinsi lain sebagai wujud nyata pemberdayaan ekonomi dari bawah.