Gagak Ancam Akan Demo Kejagung Terkait Dugaan Aliran Dana Rp 100 juta yang Diterima Gaharu Politisi Partai Gerindra

JAKARTA, SS - Ketua Umum Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Imam Hanafi menyoroti kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Sumsel yang sedang dalam proses persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang.

Gagak mengancam akan menggelar aksi demo di Kejagung RI dan menggelar aksi di Kantor DPP Partai Gerindra jika Gaharu yang merupakan politisi partai Gerindra yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Lahat tidak di proses secara hukum

“Kasus perjalanan dinas fiktif Dinas Perpustakaan Lahat harus diusut tuntas. Tidak boleh koruptor merasa tidak berdosa dan tanpa beban merampok uang rakyat,” kata Imam dalam keteranganya, Jumat (08/09/22).

Diketahui, dalam fakta persidangan terdakwa menyebut Gaharu yang menerima aliran dana SPJ fiktif sebesar Rp 100 juta.

Menurut Imam, pengakuan terdakwa terkait keterlibatan Gaharu semestinya ditindak lanjuti dengan langsung memproses secara  agar tidak muncul opini liar masyarakat terkait dengan proses hukum kasus ini.

“Dalam penanganan kasus, Profesionalitas aparat penegak hukum itu dipertaruhkan. Jangan sampai ada dugaan tebang pilih. Rakyat sudah pintar untuk menilai,” ujarnya.

“Jangan buat rakyat geram. Koruptor itu musuh masyarakat yang harus dihukum seberat-beratnya,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Imam, partai Gerindra harus memberikan atensi khusus dengan memberikan sanksi tegas karena Gaharu merupakan kadernya yang saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Lahat 

“Gaharu itu kader partai Gerindra, kader yang diduga sudah mencemari citra baik partai karena terduga terlibat kasus korupsi semestinya di pecat,” jelasnya.

Imam memastikan akan mengawal kasus ini dengan melakukan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Agung agar melakukan supervisi ke Kejari Kabupaten Lahat serta aksi di DPP partai Gerindra apabila Gaharu tidak segera di proses secara hukum. Bahkan, Imam juga menyebut akan melakukan aksi ke kantor DPP Gerindra.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pengawalan dari pusat yaitu di Kejagung,” ucapnya.

“Gerindra juga harus bertindak. Kalau kadernya yang diduga korupsi tidak segera dipecat, kami (Gagak - red) juga akan menggelar aksi demo,"tutup Imam. (Fry)