Sadap Karet Diatas Air Diduga Akibat Lahan Terendam Lumpur dan Limbah, Kata Petani DLH Bisanya Hanya Janji

LAHAT, SS -  Lima petani warga Desa Ulak Pandan, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan ganti rugi atas kerusakan lahan kebun karet dan sawah yang di duga telah tercemar dan rusak oleh aktivitas tambang PT.BME (Bumi Merapi Energi).

Kelima warga tersebut adalah Mawardi (63), Risman (60), Apriansyah (43), Sandi (36), Toni Iskandar (40), total ada sekitar 6 hektar lahan kebun karet dan sawah milik mereka yang saat ini kondisinya telah terendam air.

Kepada wartawan, Rabu (11/08/21) Mawardi menjelaskan sejak 31 Oktober 2018 pihaknya telah berupaya menuntut dan mencari keadilan dengan meminta bantuan kepada pihak kecamatan hingga DLH Lahat, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

"Bahkan kondisi lahan kami telah terendam air, setiap hari kami harus berendam di air untuk menyadap kebun kare, saat ini sudah banyak batang karet yang mati" Ujar Mawardi didampingi Toni Iskandar dan Apriansyah, Risman dan Sandi dengan nada lirih.

Mawardi menambahkan, terakhir pertemuan bersama pihak DLH dilokasi adalah pada tanggal (10/12/20), saat itu pihak DLH Lahat dari Komisi Penilaian Amdal yakni Edi Suroso, menjanjikan akan ada pertemuan dan secepatnya memberikan sangsi kepada perusahaan sekaligus memberikan penyelesaian

"Namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dan pertemuan seperti yang di janjikan oleh Edy Suroso, hanya janjinya saja," ketusnya.

Warga juga menceritakan, perusahaan PT.BME diduga telah menutup aliran Sungai Tebak Kebut, kemudian di alihkan ke hulu Sungai Serelo, karena hulu Sungai Serelo lebih tinggi otomatis air masuk ke sawah dan perkebunan karet.

Mawardi bersama 4 warga lainnya memohon kepada Pemkab Lahat untuk dapat membantu dalam menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut

"Kami meminta pemerintah dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Pencarian kami dari kebun itulah,sebab kami sudah tidak percaya lagi dengan DLH," tuturnya.

Mawardi bersama 4 warga lainnya juga akan berkirim surat kepada DPRD Lahat Bupati Lahat, Polres Lahat, DLH Lahat, Camat Merapi Barat dan Kepala Desa Ulak Pandan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran limbah ini.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak DLH Lahat sendiri belum dapat dihubungi terkait persoalan ini. (Fry)