Memanas, Proses Mediasi Antara Warga Merapi Selatan dan PT LPPBJ

LAHAT, SS - Proses mediasi yang dilaksanakan pihak Kecamatan Merapi Selatan guna menyelesaikan gejolak yang terjadi antara warga desa di Kecamatan Merapi Selatan dengan PT. LPPBJ berlangsung memanas dan penuh ketegangan, Sabtu (22/06/19).

Dalam mediasi tersebut ikut hadir Kapolsek Merapi, Danramil 0405-02, Kepala Desa se-Kecamatan Merapi Selatan, perwakilan PT. LPPBJ, Ketua BPD setiap desa serta tokoh-tokoh masyarakat dan juga disaksikan perwakilan warga Merapi Selatan.

Camat Merapi Selatan Ahmad Hasdi SE MAP selaku pimpinan rapat membuka mediasi dengan mendengarkan pendapat dari pihak PT. LPPBJ terlebih dahulu.

PT LPPBJ dalam mediasi diwakili oleh Joni, mengawali pemaparan dengan mengatakan, bahwa mereka sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan kepala desa tentang kompensasi yang diberikan CSR untuk 9 Desa, dan beberapa desa telah ada yang menerimanya.

Namun, masyarakat yang hadir dalam mediasi ini menolak mentah-mentah pemaparan dari pihak PT. LPPBJ dengan menganggap kesepakatan itu tidak melibatkan masyarakat.

Bahkan, perwakilan masyarakat dari 5 desa yang menjadi juru bicara, yaitu Erpan, Ubit, Andi, Wanupi dan Bakrun Satia Darma seluruhnya tidak menyetujui jika aktifitas houling masih melintasi Jalan Kolonel Abdul Lani. Seperti yang disampaikan Ubit selaku perwakilan dari Desa Lubuk Betung.

“Aktifitas houling yang dilakukan PT. LPPBJ jelas menyalahi aturan yang ada. Baik Undang-Undang maupun Perda menyebutkan bahwa sebelum dilakukan aktifitas tambang, perusahaan harus sudah memiliki jalan sendiri. Kalau mau mengeluarkan kebijakan, tetap tidak boleh melabrak Undang-Undang,” tegas Ubit.

Keadaan memanas saat semua perwakilan masyarakat yang sudah sepakat, tetapi PT. LPPBJ mencoba kembali ingin memberikan sebuah penjelasan.

Merasa tidak perlu lagi ada penjelasan lagi, masyarakat langsung memotong dan menyetop agar pihak PT. LPPBJ tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa.

Diakhir rapat, keadaan semakin memanas ketika PT. LPPBJ menolak saran agar mereka mengeluarkan mobil yang ada di stockpile.

Situasi segera pulih kembali ketika pihak keamanan dapat meredam keadaan.

Sementara itu, Ketua Forum Kades Merapi Selatan Burdani SKM menjelaskan, bahwa dirinya akan mengikuti apa kehendak masyarakat.

“Jadi kita selaku kepala desa pastinya akan bersama dengan apa yang dikehendaki masyarakat,” ungkapnya.

Diakhir mediasi, perwakilan setiap desa menandatangani pernyataan penolakan aktifitas houling maupun uji petik yang dilakukan PT. LPPBJ dengan melintasi Jalan Kolonel Abdul Lani.(Fry)