Bukan Sekedar Teguran, PUPR Lahat Perintahkan Bongkar Tembok Penahan yang Menyalahi Aturan

LAHAT,SL -  Sorotan terhadap pembangunan tembok penahan di Desa Payo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, mulai mendapat tindak lanjut serius dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lahat, Rabu (19/08/26).

Sebelumnya, penggunaan material berupa batu mangga pada pekerjaan tembok penahan tersebut menjadi pertanyaan publik karena dinilai perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pekerjaan.

Menindaklanjuti temuan dan pemberitaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Lahat melalui Kabid Cipta Karya, Widi Apriansi, SE., MM., mengambil langkah dengan memanggil pihak ketiga atau kontraktor pelaksana untuk memberikan penjelasan sekaligus menindaklanjuti persoalan material yang digunakan di lapangan.

Tidak hanya sebatas teguran, pihak PUPR juga mengultimatum kontraktor agar material yang dinilai tidak sesuai segera diperbaiki. Bahkan, pekerjaan yang telah menggunakan batu mangga tersebut ditegaskan akan dibongkar untuk kemudian dikerjakan kembali menggunakan material yang sesuai ketentuan.

Widi juga menegaskan bahwa pihak PUPR akan melakukan penambahan volume pekerjaan sebagai bagian dari tindak lanjut perbaikan di lapangan.

Langkah tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa sorotan terhadap kualitas pekerjaan tidak berhenti pada pemberitaan semata. Dinas terkait kini dituntut memastikan instruksi tersebut benar-benar dilaksanakan, bukan hanya menjadi teguran di atas kertas.

Publik tentu berharap pembongkaran dan penggantian material benar-benar dilakukan secara transparan. Sebab, kualitas bangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah pada akhirnya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Terlebih, tembok penahan memiliki fungsi penting dalam menjaga konstruksi dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, penggunaan material, mutu pekerjaan, volume, hingga proses pelaksanaan harus mengacu pada spesifikasi teknis serta ketentuan dalam kontrak.

Dengan adanya tindakan dari PUPR tersebut, perhatian berikutnya kini tertuju pada pelaksanaan perbaikan di lapangan. Apakah material yang dipermasalahkan benar-benar dibongkar seluruhnya, apakah diganti sesuai spesifikasi, serta apakah penambahan volume pekerjaan benar-benar direalisasikan, menjadi hal yang patut dikawal bersama.

Publik pun menunggu bukti nyata dari komitmen PUPR Lahat dalam melakukan pengawasan. Jangan sampai persoalan kualitas pekerjaan baru mendapat perhatian setelah menjadi sorotan publik. Pengawasan sejak awal pekerjaan seharusnya menjadi kunci agar proyek pemerintah berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi, mutu, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Hingga tahap perbaikan selesai dan hasil pekerjaan dapat dipastikan sesuai ketentuan, seluruh pihak tetap perlu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, pengawasan publik tetap penting agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (Rizky AK)