Fumigasi PU, Gelombang Serangan ke Menteri Dody

Presiden Prabowo Subianto sedang membicarakan bendungan ketika peringatannya berbelok kepada para koruptor.

 

Di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Jumat, 10 Juli 2026, Prabowo meresmikan lima bendungan yang dibangun dengan investasi negara sekitar Rp9,79 triliun. Di hadapan para birokrat, tentara, polisi, dan jaksa, ia meminta mereka mengingat siapa yang membayar seragam, pangkat, dan fasilitas negara yang mereka gunakan.

 

Lalu ia menyinggung pekerjaan pemerintah yang, menurut dia, menghadapi “perlawanan-perlawanan banyak dari kelompok-kelompok, terutama koruptor-koruptor itu”. Prabowo mengatakan penghematan dan pemberantasan kebocoran tak akan berjalan tanpa benturan dengan pihak yang selama ini mengambil keuntungan.

 

Tiga hari sebelum pidato itu, selembar surat dari Kementerian Pekerjaan Umum telah beredar di media sosial.

 

Surat bernomor HL.04/T/Sj/2026/81 tersebut memuat rencana perjalanan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, pada 13-19 Juli 2026. Agenda resminya adalah menghadiri pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai evaluasi New Urban Agenda. Dalam daftar delegasi tercantum pula nama istri dan anak perempuan Dody.

 

Namun, sebelum surat tersebut beredar di media sosial, Dody telah lebih dahulu membatalkan keberangkatannya ke Amerika Serikat. Ia memilih meninjau penanganan infrastruktur di Sumatera, termasuk Jembatan Enang-Enang di Aceh.

 

Perubahan agenda itu tidak ikut menyertai dokumen ketika surat tersebut kemudian tersebar. Perhatian publik segera tertuju pada nama istri dan anak Dody, serta tanggal terakhir perjalanan yang berimpit dengan jadwal final Piala Dunia di kawasan New York-New Jersey.

 

Dari sana, sebuah narasi terbentuk. Dody dituding merancang perjalanan dinas untuk membawa keluarganya menonton sepak bola dengan biaya negara.

 

Padahal perjalanan ke New York tak pernah terlaksana dan keputusan pembatalannya telah dibuat sebelum dokumen menjadi perbincangan. Hingga tudingan itu beredar, tidak ada tiket, kuitansi hotel, ataupun bukti pembayaran APBN untuk anggota keluarga yang muncul ke publik.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan dokumen tersebut dibuat untuk keperluan administrasi dan pengurusan visa. Menurut dia, biaya anggota keluarga, apabila rencana perjalanan terlaksana, tidak akan dibebankan kepada APBN.

 

Kronologi itu menyisakan pertanyaan berbeda. Bukan lagi apakah Dody membatalkan perjalanan karena tekanan publik, melainkan mengapa dokumen mengenai agenda yang telah dibatalkan keluar dari lingkungan kementerian tanpa disertai keterangan mengenai perubahan rencana tersebut.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Dody memberikan klarifikasi secara terbuka agar informasi yang beredar tidak simpang siur. Kementerian PU, pada saat yang sama, menyatakan akan menelusuri bagaimana surat internal tersebut sampai ke ruang publik.

 

Pertanyaan mengenai ongkos perjalanan perlahan bergeser menjadi pertanyaan lain. Siapa yang mengambil surat itu dari dalam?

 

Kementerian PU bukan organisasi kecil. Dody menyebut terdapat sekitar 38.600 aparatur sipil negara yang tersebar di kantor pusat dan balai-balai di seluruh Indonesia. Mereka mengurus bendungan, jaringan irigasi, sungai, jalan, jembatan, air minum, permukiman, sekolah, serta proyek strategis lain yang menyentuh anggaran lebih dari Rp100 triliun.

 

Pagu kementerian pada 2026 semula Rp118,5 triliun, lalu disesuaikan menjadi Rp106,71 triliun. Hingga 31 Mei, realisasi keuangannya mencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen, sedangkan progres fisik tercatat 35,71 persen.

 

Di balik angka pembangunan itu, Dody sedang mengubah susunan orang yang mengendalikannya.

 

Pada 1 Mei 2026, ia melantik tujuh pejabat eselon I. Kursi yang berganti antara lain sekretaris jenderal, direktur jenderal sumber daya air, kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam pelantikan tersebut, Dody mengatakan penataan jabatan merupakan bagian dari pembangunan statecraft dan penguatan integritas ASN.

 

Tiga pekan kemudian, ia memakai bahasa yang lebih keras.

 

Dody menyebut terdapat deep state di Kementerian PU. Ia mengibaratkannya sebagai rayap di dalam kayu. Tak tampak dari permukaan, tapi perlahan merusak bagian yang menopang bangunan. Kayu harus difumigasi. Bila kerusakannya terlalu parah, bagian itu mesti diganti.

 

Analogi tersebut ia gunakan untuk menjelaskan pergantian pejabat eselon dan kepala balai.

Namun, ketika Inilah.com menanyakan kemungkinan perlawanan dari dalam kementerian, Dody buru-buru mengoreksi istilah itu.

 

“Jangan bilang perlawanan. Oke. Bukan bukan begitulah.”

 

Ia juga menolak menyebut perubahan tersebut sebagai pembersihan. “Kalau kemudian apa namanya mutasi itu dianggap bersih-bersih ya nggak juga lah. Kan mutasi itu ada ada yang diangkat, ada yang dipindah ke tempat lain. Tapi ke tempat lain kan juga bukan berarti dia dihukum, bisa juga memang expertise dia dibutuhkan di sana.”

Pilihan kata itu penting. Mutasi dalam birokrasi dapat menjadi penyegaran, pemenuhan kebutuhan organisasi, promosi, atau hukuman terselubung. Pembeda di antara semuanya berada pada dokumen, alasan pemindahan, hasil evaluasi, rekam pemeriksaan, jabatan lama dan baru, serta proses yang mendahuluinya. Kementerian belum membuka seluruh data tersebut.

 

Tak lama setelah surat perjalanan tersebar, beredar kabar sejumlah ASN dipindahkan ke berbagai daerah. Sebagian unggahan menghubungkan pemindahan itu dengan upaya mencari orang yang membocorkan surat. Dody mengakui adanya mutasi, tetapi membantah perpindahan pegawai dilakukan sebagai pembalasan.

 

“Kan kita juga nggak tahu apa expertise seperti itu kan ada prosesnya sendiri di apa kesekjenan gitu lho.”

 

Proses itu berada di Sekretariat Jenderal, unit yang mengelola administrasi, organisasi, kepegawaian, dan surat perjalanan. Pimpinannya baru dilantik pada 1 Mei.

 

Dari ruang kosong mengenai daftar mutasi, tumbuh dugaan bahwa pegawai yang dipindahkan adalah orang-orang yang dicurigai membuka dokumen. Dari pihak kementerian, muncul penjelasan bahwa mutasi merupakan dinamika biasa dalam organisasi dengan puluhan ribu pegawai. Kedua versi tersebut belum bertemu pada dokumen yang sama.

 

Polemik kemudian menyeret Nabiyla Risfa Izzati, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia mengkritik rotasi pegawai Kementerian PU melalui media sosial. Pada 16 Juli, Nabiyla mengaku menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memuat alamat, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, data keluarga, hingga titik lokasinya.

 

Pengirim meminta dia menghapus kritik yang dianggap menimbulkan kegaduhan. Nabiyla melayangkan somasi kepada pengguna nomor tersebut.

 

Tak ada bukti yang diumumkan bahwa pesan itu dikirim atas perintah Dody atau pejabat Kementerian PU. Dody bersumpah tak mengetahuinya. Ia mengatakan istilah doxing bahkan baru didengarnya dalam dua hari terakhir.

 

“Nah pertanyaannya kan saya saya nggak kenal nih si bapak atau ibu itu, terus bagaimana saya bisa membunuh karakter beliau? Bagaimana saya bisa mengirimkan apa pun lah apa itu surat, apa itu WA, atau itu apa pun lah bentuknya gitu kan.”

 

Jawabannya segera berbalik ke pengalaman keluarganya.

 

“Tapi yang kena doxing sebetulnya kan saya!”

 

Dody mengatakan anak perempuannya menerima sumpah serapah dan doa buruk. Istrinya enggan bertemu orang selama beberapa pekan. Ada pula orang yang, menurut Dody, mulai mencari alamat rumahnya.

 

“Saya dibilang punya keponakan yang saya jadikan apa komisaris, saya dibilang menggunakan apa uang APBN untuk nonton Piala Dunia. Macam-macam lah. Anak saya lho anak saya yang cewek itu yang nggak tahu apa-apa disumpahi mati-matian lho.”

 

Nama yang dimaksud adalah Aisyah Zakiyyah. Aisyah tercatat sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan. Ia diangkat melalui rapat umum pemegang saham pada 19 Mei 2026. Situs resmi PT PP mencantumkannya dalam jajaran komisaris bersama Dhony Rahajoe, Setya Nugraha, Giri Suprapdiono, Tjia Marwan, dan Ain Rika Armina.

 

Sebelum masuk PT PP, Aisyah menjadi tenaga ahli sekaligus juru bicara Menteri PU. Hubungan profesional itu kemudian berkembang menjadi tuduhan bahwa ia adalah keponakan Dody.

Belum ada dokumen kependudukan, silsilah keluarga, atau kesaksian yang dapat diverifikasi untuk membuktikan hubungan tersebut. Belum terbuka pula dokumen mengenai siapa yang pertama kali mengusulkan Aisyah, bagaimana penilaiannya dilakukan, serta apakah Dody ikut mempengaruhi proses pengangkatan.

 

Dody memilih menjawab dengan sayembara. Ia menjanjikan hadiah umrah kepada siapa pun yang dapat membuktikan Aisyah adalah keponakannya. Jawaban yang dimaksudkan sebagai bantahan itu justru melahirkan berita baru.

 

Sorotan tak lagi berhenti pada proses nominasi komisaris. Ia bergeser kepada cara seorang menteri berbicara tentang tuduhan nepotisme. Dody tak menyangkal kelemahannya berada di sana.

 

“Saya itu nggak pernah bicara satu tetes pun kepada media. Saya itu pekerja ya sudah kerja aja nggak nggak kepingin juga terkenal, nggak kepingin juga masuk TV gitu.”

 

Sebelum menjadi pejabat publik, ia lebih banyak bekerja di sektor swasta. Dody mengenang wawancara pertamanya setelah dilantik. Ia gagap dan berkeringat karena tak mengetahui bagaimana menjawab pertanyaan wartawan.

 

Di kementerian, kebiasaan berbicara tanpa persiapan itu melahirkan gaya yang dianggap santai, ceplas-ceplos, bahkan arogan. Ia menggunakan kata “lu” dan “gue”, tertawa ketika menerima pertanyaan serius, serta menjawab rumor reshuffle dengan ungkapan “ampun bos”.

Potongan berikutnya datang bukan dari ucapan. Sebuah video memperlihatkan Dody turun dari pesawat berukuran kecil. Seorang laki-laki berdiri di dekat tangga dan mengulurkan tangan. Dody berjalan melewatinya.

 

Rekaman itu menyebar dengan dua tuduhan sekaligus, yakni Menteri PU menggunakan jet pribadi dan enggan bersalaman dengan bawahannya.

 

Video yang beredar tak memperlihatkan kejadian sebelum pintu pesawat terbuka. Ia juga tidak menjelaskan siapa laki-laki yang mengulurkan tangan, lokasi pendaratan, ataupun situasi setelah Dody berjalan menjauh.

 

Dody membantah memilih-milih orang untuk disalami. Tentang pesawat, ia mengatakan kendaraan udara tersebut merupakan pesawat negara yang dioperasikan Kementerian Perhubungan dan dipakai karena wilayah yang dikunjunginya tidak memiliki penerbangan komersial. Penjelasannya belum disertai data terbuka mengenai nomor registrasi, rute, manifest, dan biaya operasional pesawat.

 

Dalam waktu kurang dari dua pekan, sasaran isu terus berubah. Mula-mula perjalanan dinas, lalu mutasi pegawai, setelah itu dugaan doxing, pengangkatan komisaris, penggunaan pesawat, dan gerakan tangan selama beberapa detik. Kebijakan administratif perlahan berubah menjadi penilaian terhadap watak seorang menteri.

 

Rayap, Kabinet, dan Linimasa

 

Dody mengakui Istana telah mengingatkannya memperbaiki komunikasi.

 

“Tapi ya mungkin memang apa saya diingatkan oleh oleh Istana bahwa mungkin gaya itu nggak bisa begitu lagi, harus lebih formal lagi, harus menjaga marwah kementerian saya ya kalau itu bagus saya pasti akan kerjakan demi kementerian.”

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi terhadap anggota kabinet dilakukan terus-menerus, baik dari sisi kinerja maupun komunikasi. Bila cara seorang menteri menyampaikan sesuatu dianggap kurang tepat, masukan itu akan dibicarakan agar diperbaiki.

 

Dody menerima koreksi itu, tapi memasang batas.

 

“Tapi kalau kalau apa harus tegak terhadap aturan, disiplin terhadap aturan itu tetap akan saya saya kerjakan itu sih.”

 

Disiplin yang dimaksud menyentuh jumlah pegawai yang besar.

 

Dalam wawancara dengan Inilah.com, Dody mengatakan sekitar 3.000-4.000 pegawai diduga memanipulasi absensi elektronik. Sekitar 6.000 nama lain, menurut dia, muncul dalam data transaksi yang berkaitan dengan judi daring. Kedua kelompok tersebut masih diperiksa dan mungkin saling beririsan.

 

“Memang bener ada, ada, cuman kita lagi proses dalami lagi...”

 

Ia menghubungkan absensi dengan pelanggaran yang lebih besar.

 

“Karena kan biasanya apa kenakalan-kenakalan besar itu dimulai dari kenakalan-kenakalan kecil kira-kira gitulah. Jadi sebelum lu berpikir kenakalan besar, yang kecil-kecil ini kita kita beresin dulu lah supaya tidak mudah melebar ke mana-mana dan tidak menjadi laten atau berulang terus dari tahun ke tahun kira-kira gitu.”

 

Pada 22 Juli, Dody menerima Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh. Mereka membicarakan kompetensi, pembinaan karakter, disiplin kerja, kehadiran pegawai, serta jeratan judi daring. Kementerian menyebut kerja sama itu sebagai usaha membangun sistem kepegawaian yang lebih profesional dan berintegritas.

 

Dody memperkirakan hanya 60-65 persen aparaturnya yang masih bekerja dengan baik. Sisanya ia masukkan ke dalam kelompok yang perlu diperbaiki.

 

“Karena yang 35-40% ini kan kan ini hidden, nggak kelihatan lho nggak nggak ada yang nggak ada yang buka selama ini gitu lho.”

 

Pernyataan tersebut belum disertai pembagian kategori yang jelas. Tidak diketahui apakah kelompok 35-40 persen mencakup pegawai yang terlambat, memanipulasi absensi, melakukan transaksi judi daring, berkinerja rendah, melanggar disiplin, atau terlibat penyelewengan proyek.

 

Namun angkanya menggambarkan cara Dody melihat organisasi yang dipimpinnya. Masalah tidak berada di pinggir, melainkan tersebar dalam jumlah besar dan lama tak terdeteksi.

Di sinilah kebijakan Dody bertemu dengan bahasa politik Prabowo.

 

Sejak sidang kabinet pertamanya, Prabowo meminta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, dan Badan Intelijen Negara memusatkan perhatian pada judi daring, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, serta kebocoran uang negara.

 

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Prabowo mengatakan transformasi besar dapat menghadapi perlawanan kelompok yang menikmati korupsi, penyelundupan, dan kegiatan ekonomi ilegal.

 

Sebulan kemudian, saat meresmikan bendungan yang dibangun Kementerian PU, ia kembali berbicara tentang perlawanan para koruptor. Prabowo juga meminta para birokrat memperbaiki diri dan tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan korupsi serta kebocoran dihentikan.

 

Dody mengatakan penataan Kementerian PU merupakan pelaksanaan arahan tersebut.

 

“Dan yang saya kerjakan kan sebetulnya juga arahan dari Pak Presiden kan, bagaimana supaya ASN khususnya ASN-nya PU itu lebih berintegritas untuk mendukung statecraft-nya Pak Presiden.”

 

Menurut Dody, ASN merupakan salah satu penopang negara bersama TNI, Polri, dan intelijen. Ia berkata, “Jadi kalau salah satu ini patah ya statecraft-nya ambyar.”

 

Kesamaan bahasa antara Presiden dan menterinya memberi konteks politik bagi pergantian pejabat serta penertiban pegawai di Kementerian PU. Keduanya berbicara tentang kebocoran, integritas, dan kelompok yang kehilangan keuntungan ketika tata kelola diperketat.

 

Tapi konteks bukan bukti

 

Pernyataan Prabowo bahwa pemberantasan korupsi menghadapi perlawanan tidak otomatis menjadikan semua pengkritik Dody sebagai bagian dari kelompok koruptor. Surat perjalanan dinas tetap pantas dipertanyakan. Mutasi pegawai harus dapat diuji prosedurnya.

Pengangkatan komisaris BUMN perlu dijelaskan proses nominasinya. Dugaan doxing terhadap Nabiyla harus diusut. Penggunaan pesawat negara pun perlu disertai informasi yang dapat diperiksa. Kritik yang sah dan operasi pelemahan bisa hidup dalam ruang yang sama.

 

Sebuah isu dapat bermula dari pertanyaan publik yang wajar, lalu ditunggangi akun yang berkepentingan. Sebaliknya, pemerintah dapat menyebut kritik sebagai serangan terkoordinasi untuk menghindari transparansi.

 

Urutan lima isu yang datang berdekatan belum membuktikan adanya satu komando.

Belum ada data terbuka yang memperlihatkan akun-akun penyebar dikendalikan orang yang sama. Belum ditemukan aliran dana, perintah tertulis, pola unggahan serempak, ataupun hubungan langsung antara pejabat yang diganti dan akun yang menyebarkan narasi.

 

Sumber kebocoran surat perjalanan pun belum diumumkan. Namun semua isu tersebut menghantam simpul yang sama.

 

Surat perjalanan mempertanyakan integritas Dody. Mutasi mempertanyakan penggunaan kewenangannya. Pengangkatan Aisyah mempertanyakan kepentingan keluarganya. Pesawat mempertanyakan gaya hidupnya. Video salaman mempertanyakan karakternya.

 

Ketika rumor reshuffle muncul, pertanyaannya bergeser kepada kepercayaan Presiden.

Dody menolak menyebut rangkaian itu sebagai perlawanan. Ia juga meminta wartawan tidak menyebut pekerjaannya sebagai bersih-bersih.

 

“Jangan jangan bilang membersihkan.”

 

Ia memilih istilah lain.

 

“He-eh, apa apa meng-upgrade menjadi lebih baik, lebih-lebih berintegritas.”

 

Target yang ia sebut bukan sekadar angka absensi atau jumlah pegawai yang dimutasi. Dody ingin incremental capital-output ratio pembangunan infrastruktur turun ke bawah enam. Setiap rupiah yang dibelanjakan, menurut dia, harus menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

 

“He-eh sehingga berapapun yang kita spending ke masyarakat, Rp1 sebagai masyarakat itu bisa menghasilkan balik bagi negara sampai dengan Rp10. Multiplier effect-nya itu yang kita cari.”

 

Untuk mencapainya, Dody mengatakan ia membutuhkan pegawai yang bekerja dan tak mempermainkan kewenangan.

 

Ia membuka komunikasi melalui telepon pribadinya. Dari pesan WhatsApp, Dody mengaku memperoleh informasi mengenai banjir di Maninjau dan persoalan penggunaan Jembatan Enang-Enang. Informasi semacam itu ia sebut sebagai kritik yang berguna.

 

“HP saya itu bisa tersebar semua orang juga sudah tahu. Jadi justru banyak info-info berharga itu masuk ke WA saya.”

 

Namun, saluran yang sama membawa ancaman kepada keluarganya.

 

Dody tak berniat menutupnya. Ia mengatakan kebebasan berbicara harus tetap dijaga, meski tak boleh dipakai untuk membunuh karakter.

 

“Saya juga bagian dari masyarakat Indonesia kan? Itu saja sih.”