Gubernur Sumsel Apresiasi Forum Akselerator Negeri, Soroti Kebutuhan Solusi Infrastruktur dan Regulasi Daerah

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Forum Akselerator Negeri yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan dihadiri para kepala daerah se-Sumatera. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Minggu (26/4/2026).

Forum tersebut dinilai menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menerima arahan langsung dari pemerintah pusat sekaligus memperkuat komunikasi dan diskusi antar kepala daerah dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah.

Herman Deru mengatakan, kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya dalam forum tersebut memberikan nilai tambah karena berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif.

“Forum ini sangat penting karena kita bisa mendengarkan langsung arahan dari Wamendagri, sekaligus berdiskusi bersama kepala daerah lainnya dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan,” ujar Herman Deru.

Ia menilai, Forum Akselerator Negeri juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing dalam mendukung pembangunan nasional. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan daerah tetap harus berada dalam koridor hukum dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat mengambil langkah sepihak dalam menyusun kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan daerah tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

“Kita di daerah tentu tidak bisa sembarangan membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang kuat dari pusat. Termasuk terkait dana bagi hasil maupun DAU, kami berharap ada solusi yang lebih proporsional,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ia menyebut, kondisi geografis Sumatera yang lebih luas menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat di daerah terus meningkat seiring perkembangan zaman, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih adaptif dari pemerintah pusat.

“Kami berharap ada solusi konkret dari Kemendagri agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan dan pembangunan secara optimal kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya menjelaskan bahwa Forum Akselerator Negeri merupakan upaya mempercepat sinkronisasi antara program nasional dan pelaksanaan di daerah.

Ia menyebut, forum ini juga menjadi ruang komunikasi terbuka bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari isu fiskal, infrastruktur, hingga regulasi.

“Di Kemendagri kami sering mendengar berbagai masukan dari kepala daerah, baik berupa tantangan maupun semangat untuk terus maju. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi pembangunan nasional dapat berjalan selaras hingga ke daerah,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, pendekatan kewilayahan menjadi fokus dalam forum tersebut, khususnya di wilayah Sumatera, dengan penekanan pada penguatan infrastruktur serta penyesuaian regulasi guna mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian daerah.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.