Honor Minim, Tunjangan Terancam Dipotong, Fraksi PDIP DPRD Kota Prabumulih Minta Pemkot Lebih Peduli Guru TK-PAUD

PRABUMULIH, SS.CO.ID -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Prabumulih menyoroti rendahnya tunjangan transport yang diterima guru TK dan PAUD Non ASN di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prabumulih, yang saat ini hanya sebesar Rp300 ribu per bulan.

Ironisnya, tunjangan tersebut sempat terancam dipotong akibat ketidaksesuaian data jumlah penerima. Disdikbud Prabumulih sebelumnya hanya mengusulkan sebanyak 1.009 orang, padahal jumlah guru TK dan PAUD Non ASN yang seharusnya menerima tunjangan mencapai sekitar 1.900 orang.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Prabumulih, Ir Dipe Anom yang juga merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Prabumulih secara tegas mengusulkan adanya kenaikan tunjangan transport agar lebih layak dan manusiawi bagi para pendidik.

Ia menegaskan, para guru TK dan PAUD Non ASN memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Prabumulih.

“Jangan sampai pemerintah hanya fokus menaikkan insentif RT/RW dan yang lainnya, sementara kesejahteraan guru TK dan PAUD Non ASN terabaikan. Mereka ini ujung tombak pendidikan dasar,” tegasnya.

Selain mengusulkan kenaikan tunjangan, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya pembenahan data agar permasalahan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia meminta Disdikbud Prabumulih untuk lebih cermat dan berkolaborasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam pendataan jumlah guru.

“Ke depan, hal seperti ini jangan sampai terulang lagi. Kasihan nasib para guru. Honor mereka sudah kecil, jangan sampai tunjangan transport pun dipotong karena data yang tidak valid. Kami akan terus memperjuangkan agar tunjangan transport ini bisa lebih layak,” pungkasnya.