Pemkab Muara Enim Siap Genjot PAD dan Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

MUARA ENIM, SS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan strategi pencegahan korupsi yang lebih terarah dan berdampak nyata.

Hal tersebut disampaikan Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim, Senin (4/8/2025).

Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Edison menegaskan bahwa Pemkab Muara Enim siap menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK, Untung Wicaksono. Ia menyebut, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, APBD Kabupaten Muara Enim saat ini mencapai Rp3,6 triliun.

“Pendapatan tersebut harus didukung dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target kita, dalam lima tahun ke depan PAD bisa ditingkatkan hingga mencapai Rp1 triliun, melalui inventarisasi seluruh potensi dan langkah strategis yang terukur,” tegas Edison.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPK RI atas sinergi yang dibangun secara berkesinambungan dalam upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan program pengawasan terintegrasi menjadi kunci perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Pemkab Muara Enim siap menjamin kecukupan anggaran pengawasan internal pemerintah. Kami juga berkomitmen memastikan proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) berjalan transparan, akuntabel, dan profesional, serta memperkuat pendidikan antikorupsi pada regulasi maupun penganggaran,” pungkasnya. (KLT)