Jamin Netralitas PNS Dalam Pilkada, Pemkab Keluarkan Instruksi Tegas
LAHAT, SS - Ditetapkannya, paslon cabup dan cawabup Lahat oleh KPU, membuat Pemkab mengeluarkan instruksi tegas khususnya netralitas para PNS (Pegawai Negeri Sipil-red) yang ada untuk tidak terlibat langsung khususnya sebagai timses maupun relawan. Sanksi keras akan langsung diberikan bagi oknun PNS yang melanggar undang-undang yang berlaku.
Wabup Lahat Marwan Mansyur MM mengatakan, saat ini Bupati Lahat sudah akan melakukan cuti jabatan, sehingga otomatis Wabup akan berperan sementara dalam melaksanakan tugas. Khusus dalam Pemilukada, Pemkab Lahat sudah menekankan kepada para PNS baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terlibat menjadi timses maupun pendukung salah satu Paslon yang bertarung.
"Lahat memiliki target yakni menjadi penyelenggara Pemikukada terbaik di Sumsel, karenanya netralitas PNS begitu diharapkan agar benar-benar melahirkan pemimpin yang amanah, apalagi dampaknya akan sangat tidak baik jika pegawai tidak netral," ujarnya.
Dijelaskan Marwan, untuk program-program yang sudah direncanakan tahun sebelumnya, Pemkab Lahat juga telah menekankan agar seluruh instansi yang ada tetap berjalan meskipun dalam suasana Pilkada karena, pembangunan tidak boleh terhenti akibat program yang tidak berjalan.
"Saya akan terus melakukan monitoring keseluruh instansi yang ada, agar tidak memanfaatkan momen pilkada untuk tidak melaksanakan program yang disiapkan, karena jelas hal ini tidak ada hubungannya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Sepsata Adrian menuturkan, Panwas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa akan selalu melakukan pengawasan dalam setiap tahapan yang dilakukan. Khusus bagi para ASN, maka wajib untuk menjaga netralitas agar tidak menciderai demokrasi dalam pemilukada karena akan ada sanksi yang diberikan jika terbukti tidak netral.
"Dalam waktu dekat kita akan melakikan deklarasi tolak Money Politic bersama masyarakat, bagi yang masih melanggar maka akan ada sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan," pungkasnya.(Arg)
Wabup Lahat Marwan Mansyur MM mengatakan, saat ini Bupati Lahat sudah akan melakukan cuti jabatan, sehingga otomatis Wabup akan berperan sementara dalam melaksanakan tugas. Khusus dalam Pemilukada, Pemkab Lahat sudah menekankan kepada para PNS baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terlibat menjadi timses maupun pendukung salah satu Paslon yang bertarung.
"Lahat memiliki target yakni menjadi penyelenggara Pemikukada terbaik di Sumsel, karenanya netralitas PNS begitu diharapkan agar benar-benar melahirkan pemimpin yang amanah, apalagi dampaknya akan sangat tidak baik jika pegawai tidak netral," ujarnya.
Dijelaskan Marwan, untuk program-program yang sudah direncanakan tahun sebelumnya, Pemkab Lahat juga telah menekankan agar seluruh instansi yang ada tetap berjalan meskipun dalam suasana Pilkada karena, pembangunan tidak boleh terhenti akibat program yang tidak berjalan.
"Saya akan terus melakukan monitoring keseluruh instansi yang ada, agar tidak memanfaatkan momen pilkada untuk tidak melaksanakan program yang disiapkan, karena jelas hal ini tidak ada hubungannya," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Lahat Sepsata Adrian menuturkan, Panwas mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa akan selalu melakukan pengawasan dalam setiap tahapan yang dilakukan. Khusus bagi para ASN, maka wajib untuk menjaga netralitas agar tidak menciderai demokrasi dalam pemilukada karena akan ada sanksi yang diberikan jika terbukti tidak netral.
"Dalam waktu dekat kita akan melakikan deklarasi tolak Money Politic bersama masyarakat, bagi yang masih melanggar maka akan ada sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan," pungkasnya.(Arg)
Post a Comment